Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Populi Center
Nico Harjanto menilai pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri saat membuka Kongres IV PDI-P di Bali semestinya menjadi
bahan koreksi bagi partai pendukung pemerintah.
"Dari pidato Megawati, ada kritik keras kepada parpol pendukung, terutama PDI-P, karena pidato itu kayak bicara di depan kaca," kata Nico dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).
Nico mengatakan, dalam pidato tersebut Megawati mengingatkan bahwa kehidupan bernegara harus sesuai dengan konstitusi dan patuh pada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung dengan baik.
"Mestinya semua partai pendukung ada di belakang presiden, bukannya ambil alih peran presiden. Ini yang harus dipahami politisi PDI-P," kata Nico.
Nico menganggap PDI-P saat ini berada dalam transisi perubahan dari partai di luar pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah sehingga masih mengalami kegamangan dalam bersikap. Terlebih lagi, Megawati secara terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi dalam pidatonya tersebut.
Menurut dia, meskipun sebagai partai pendukung, PDI-P tetap harus melewati mekanisme khusus untuk memberi masukan ke pemerintah. "Mestinya politisi PDI-P merumuskan pola komunikasi parpol pendukung dengan presiden dan pemerintah. 'Gembok' itu perlu ada karena ada kepentingan berbeda. Kepentingan parpol tidak merepresentasikan kepentingan publik," kata dia.
Dalam pidato yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P, Megawati menegaskan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya. Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi.
"Dari pidato Megawati, ada kritik keras kepada parpol pendukung, terutama PDI-P, karena pidato itu kayak bicara di depan kaca," kata Nico dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Smart FM di Jakarta, Sabtu (11/4/2015).
Nico mengatakan, dalam pidato tersebut Megawati mengingatkan bahwa kehidupan bernegara harus sesuai dengan konstitusi dan patuh pada prinsip presidensial. Artinya, apa pun yang menjadi kebijakan presiden harus didukung dengan baik.
"Mestinya semua partai pendukung ada di belakang presiden, bukannya ambil alih peran presiden. Ini yang harus dipahami politisi PDI-P," kata Nico.
Nico menganggap PDI-P saat ini berada dalam transisi perubahan dari partai di luar pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah sehingga masih mengalami kegamangan dalam bersikap. Terlebih lagi, Megawati secara terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi dalam pidatonya tersebut.
Menurut dia, meskipun sebagai partai pendukung, PDI-P tetap harus melewati mekanisme khusus untuk memberi masukan ke pemerintah. "Mestinya politisi PDI-P merumuskan pola komunikasi parpol pendukung dengan presiden dan pemerintah. 'Gembok' itu perlu ada karena ada kepentingan berbeda. Kepentingan parpol tidak merepresentasikan kepentingan publik," kata dia.
Dalam pidato yang disampaikan dalam Kongres IV PDI-P, Megawati menegaskan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya. Megawati menilai hal ini penting karena hubungan pemerintah dan partai pengusung adalah kehendak demokrasi yang didasari konstitusi.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Ambaranie Nadia Kemala Movanita |
| Editor | : Laksono Hari Wiwoho |
0 Response to " "Pidato Megawati kayak Bicara di Depan Kaca""
Posting Komentar