Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menentang niat PDI Perjuangan yang menawarkan proses musyawarah mufakat dalam Pilwali Surabaya bulan Desember mendatang. Alasannya, hal tersebut mencederai proses demokrasi dan konstitusi. Mengingat sejak awal pelaksanaan Pilkada disetujui untuk dipilih secara langsung lewat rakyat bukan parlemen.
Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan sejak awal pihaknya menolak adanya Pilkada yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau aklamasi. Hal ini jelas akan mencederai proses demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Karena itu, PKS akan berjuang memunculkan figur untuk bersaing secara sehat dengan calon yang sudah dimunculkan PDIP, yaitu pasangan Risma-Whisnu sebagai Cawali dan Cawawali Kota Surabaya.
‘’Meski sampai saat ini PKS belum memunculkan figur, namun kami menolak keras ajakan PDIP untuk memilih jalan aklamasi atau musyawarah mufakat dalam Pilwali Surabaya mendatang. Kami akan terus memperjuangkan proses demokrasi dan Pilkada sesuai dengan konstitusi yang berlaku,’’tegas orang nomor satu di PKS Jatim tersebut.
Disisi lain, Hamy mengkritik sikap Tri Rismaharini yang tidak negarawan. Ini dibuktikan hingga sekarang Risma tidak pernah menyatakan di depan warga Surabaya jika dirinya akan maju lagi atau tidak dalam Pilkada mendatang. Kalau dirinya memiliki sikap gentle seharusnya hal ini dikatakan, sehingga dirinya bisa mengambil cuti sesuai dengan UU Pilkada.
‘’Saya melihat Pilkada Surabaya ini ajaib bin lucu. Coba lihat sampai saat ini Bu Risma tidak pernah mengumumkan dirinya akan maju atau tidak dalam Pilkada mendatang. Berbeda dengan diwilayah lainnya,"sindir Alumni Magister Unair ini.
Terlepas dari itu semua Hamy berkeinginan calon yang muncul nanti benar-benar akan bersaing secara jujur dan sehat, bukan jadi boneka, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban seperti yang ada di UU. Dimana rivalitas akan ditunjukan sampai pada proses pemilihan. Dengan begitu rakyat disuguhi oleh proses demokrasi yang bersih.
‘’Kita tak ingin dalam Pilwali Surabaya nanti muncul figur boneka, demi hanya untuk menggugurkan kewajiban yang ada di UU. Hal ini bisa saja terjadi karena sampai sekarang belum ada figur selain Risma-Whisnu yang akan maju dalam Pilwali Surabaya. Untuk itu sejak awal PKS akan mengantisipasi ini, tentunya dengan memunculkan figure lain yang benar-benar dikehendaki rakyat Surabaya,’’papar politisi yang namanya masuk bursa kandidat calon kepala daerah Surabaya itu.
Sumber: parlemenjatim.com
Ketua DPW PKS Jatim, Hamy Wahjunianto menegaskan sejak awal pihaknya menolak adanya Pilkada yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau aklamasi. Hal ini jelas akan mencederai proses demokrasi yang memberikan keleluasaan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Karena itu, PKS akan berjuang memunculkan figur untuk bersaing secara sehat dengan calon yang sudah dimunculkan PDIP, yaitu pasangan Risma-Whisnu sebagai Cawali dan Cawawali Kota Surabaya.
‘’Meski sampai saat ini PKS belum memunculkan figur, namun kami menolak keras ajakan PDIP untuk memilih jalan aklamasi atau musyawarah mufakat dalam Pilwali Surabaya mendatang. Kami akan terus memperjuangkan proses demokrasi dan Pilkada sesuai dengan konstitusi yang berlaku,’’tegas orang nomor satu di PKS Jatim tersebut.
Disisi lain, Hamy mengkritik sikap Tri Rismaharini yang tidak negarawan. Ini dibuktikan hingga sekarang Risma tidak pernah menyatakan di depan warga Surabaya jika dirinya akan maju lagi atau tidak dalam Pilkada mendatang. Kalau dirinya memiliki sikap gentle seharusnya hal ini dikatakan, sehingga dirinya bisa mengambil cuti sesuai dengan UU Pilkada.
‘’Saya melihat Pilkada Surabaya ini ajaib bin lucu. Coba lihat sampai saat ini Bu Risma tidak pernah mengumumkan dirinya akan maju atau tidak dalam Pilkada mendatang. Berbeda dengan diwilayah lainnya,"sindir Alumni Magister Unair ini.
Terlepas dari itu semua Hamy berkeinginan calon yang muncul nanti benar-benar akan bersaing secara jujur dan sehat, bukan jadi boneka, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban seperti yang ada di UU. Dimana rivalitas akan ditunjukan sampai pada proses pemilihan. Dengan begitu rakyat disuguhi oleh proses demokrasi yang bersih.
‘’Kita tak ingin dalam Pilwali Surabaya nanti muncul figur boneka, demi hanya untuk menggugurkan kewajiban yang ada di UU. Hal ini bisa saja terjadi karena sampai sekarang belum ada figur selain Risma-Whisnu yang akan maju dalam Pilwali Surabaya. Untuk itu sejak awal PKS akan mengantisipasi ini, tentunya dengan memunculkan figure lain yang benar-benar dikehendaki rakyat Surabaya,’’papar politisi yang namanya masuk bursa kandidat calon kepala daerah Surabaya itu.
Sumber: parlemenjatim.com
0 Response to "PKS Tolak Tawaran PDIP Untuk Aklamasi di Pilwali Surabaya"
Posting Komentar