Ahok: Kasih Tahu Lulung, Itu Fitnah yang Gobloknya Minta Ampun!

Jumat, 5 Februari 2016 | 11:39 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucap sumpah sebelum bersaksi di persidangan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD Perubahan 2014, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

— Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana terkait barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014 tidak berdasar.

Tiga program yang disebut barter dengan pengadaan UPS adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Basuki menyebut, pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu.

"Enggak ada barter-barteran. Kalau dia ngomong barter, ya enggak bisa," kata Basuki, seusai meresmikan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2016).

Basuki mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014. Di dalam rancangan tersebut tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi, itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," kata Basuki.

Basuki menyebut hal itu sebagai fitnah karena seharusnya pengadaan UPS tercantum dalam KUA-PPAS Perubahan 2014. Di KUA-PPAS Perubahan 2014, kata Basuki, tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras, tetapi tidak ada usulan pengadaan UPS.

"Kalau barter, waktu kami tanda tangan KUA-PPAS Perubahan 2014, ada (anggaran) UPS, dong. Kenapa enggak ada?" kata Basuki. (Baca: Lulung Sebut Ada Barter Anggaran UPS dan RS Sumber Waras)

"Masa dagang barter, lo enggak mau cantumin (pengadaan UPS)? Kan penandatanganan MoU antara pemerintah dan DPRD. Kalau ada barter; bodoh enggak dia, enggak masukin (UPS)? Bodoh," kata Basuki.

Lulung sebelumnya menyebut, ada oknum DPRD DKI yang "bermain". Pada 4 Agustus 2014, oknum tersebut menghapus anggaran untuk membeli lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sementara itu, anggaran UPS juga tidak masuk.

Lulung mengatakan, ada barter program antara oknum eksekutif dan oknum DPRD agar anggaran RS Sumber Waras dan UPS bisa sama-sama masuk dalam APBD Perubahan 2014.

"Jadi, kalau mereka berbohong dalam memberi kesaksian, hanya satu yang saya katakan. Hanya Tuhan, Ahok, dan Ferrial Sofyan selaku Ketua DPRD yang lama yang tahu," ujar Lulung.