Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri buka puasa bersama di kediaman
Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Cikeas, Jawa Barat, Senin
(13/6/2016)
Wakil Presiden Jusuf Kalla merespons kritik yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Kalla, kondisi yang dialami Indonesia saat ini merupakan dampak dari krisis yang melanda sejumlah negara ekonomi kuat.
"Karena keguncangan-keguncangan apakah di Amerika, China, dan negara lain yang tentunya juga menjadikan kita ikut tergoncang, tentu merupakan hal yang perlu sebagai bangsa kita atasi sebaik-baiknya," kata Kalla saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Senin (13/6/2016).
Kalla mengaku, dirinya kerap melihat situasi saat melawat ke sejumlah negara. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, kondisi di beberapa negara Eropa dan Asia tak jauh berbeda dengan Indonesia.
Namun, Kalla optimistis, Indonesia masih bisa keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi. "Kita masih memiliki kekuatan bangsa, apakah masyarakat, apakah kemampuan kekayaannya, orangnya, tentunya barulah kita bisa menyelesaikan ini," ujarnya.
Lebih jauh, Kalla berterima kasih kepada Yudhoyono atas saran dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan modal 10 tahun menjadi presiden, Kalla yakin Yudhoyono memahami persoalan negara.
Ia pun berharap banyak pihak yang juga memberikan saran kepada pemerintah guna mencari solusi berbagai soal. "Nanti kita harapkan Pak Zul (Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional) ini memberikan saran apa sebagai ketua partai supaya lengkaplah kita semua melihat lebih luas tentang bangsa ini," ujarnya.
Sebelumnya, Yudhoyono dalam acara buka bersama Partai Demokrat menyampaikan tujuh poin catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK.
Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik. Selain itu, Presiden keenam RI ini juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.
"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata Yudhoyono.
Di sektor ekonomi, Yudhoyono menilai kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.
"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata Yudhoyono.
"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," ujarnya.
Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.
Menurut Yudhoyono, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh.
(Baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)
"Sementara, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan," kata dia.
Lebih jauh, Yudhoyono menyoroti turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000.
"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tecermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, di sektor hukum, suami Kristiani Herrawati ini melihat transparansi penegakan hukum relatif menurun. Dalam sejumlah kasus, ada peranan "tangan tak terlihat" yang mengendalikan upaya penegakan hukum.
Namun, Yudhoyono tak menyebut kasus apa yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan agar penegak hukum tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.
"Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya," kata dia.
Menurut Kalla, kondisi yang dialami Indonesia saat ini merupakan dampak dari krisis yang melanda sejumlah negara ekonomi kuat.
"Karena keguncangan-keguncangan apakah di Amerika, China, dan negara lain yang tentunya juga menjadikan kita ikut tergoncang, tentu merupakan hal yang perlu sebagai bangsa kita atasi sebaik-baiknya," kata Kalla saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Senin (13/6/2016).
Kalla mengaku, dirinya kerap melihat situasi saat melawat ke sejumlah negara. Menurut mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, kondisi di beberapa negara Eropa dan Asia tak jauh berbeda dengan Indonesia.
Namun, Kalla optimistis, Indonesia masih bisa keluar dari permasalahan yang tengah dihadapi. "Kita masih memiliki kekuatan bangsa, apakah masyarakat, apakah kemampuan kekayaannya, orangnya, tentunya barulah kita bisa menyelesaikan ini," ujarnya.
Lebih jauh, Kalla berterima kasih kepada Yudhoyono atas saran dan kritik yang ditujukan kepada pemerintah. Dengan modal 10 tahun menjadi presiden, Kalla yakin Yudhoyono memahami persoalan negara.
Ia pun berharap banyak pihak yang juga memberikan saran kepada pemerintah guna mencari solusi berbagai soal. "Nanti kita harapkan Pak Zul (Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional) ini memberikan saran apa sebagai ketua partai supaya lengkaplah kita semua melihat lebih luas tentang bangsa ini," ujarnya.
Sebelumnya, Yudhoyono dalam acara buka bersama Partai Demokrat menyampaikan tujuh poin catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-JK.
Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik. Selain itu, Presiden keenam RI ini juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.
"Kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami sarankan,” kata Yudhoyono.
Di sektor ekonomi, Yudhoyono menilai kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.
"Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata Yudhoyono.
"Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna," ujarnya.
Demokrat, kata dia, juga mengingatkan kebijakan pemotongan anggaran dan keinginan pemerintah untuk menjadikan pengampunan pajak sebagai sumber pemasukan di dalam APBN.
Menurut Yudhoyono, menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh.
(Baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)
"Sementara, pemotongan anggaran, sepanjang jumlahnya tepat dan bukan pada sektor yang akan membawa dampak negatif pada kehidupan rakyat adalah sebuah alternatif yang bisa dilakukan," kata dia.
Lebih jauh, Yudhoyono menyoroti turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000.
"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tecermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, di sektor hukum, suami Kristiani Herrawati ini melihat transparansi penegakan hukum relatif menurun. Dalam sejumlah kasus, ada peranan "tangan tak terlihat" yang mengendalikan upaya penegakan hukum.
Namun, Yudhoyono tak menyebut kasus apa yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan agar penegak hukum tidak pandang bulu dalam menjalankan tugasnya.
"Hukum sebagai panglima dan bukan politik, atau kekuasaan. Mestinya para pemegang kekuasaan takut kepada KPK dan penegak hukum lainnya," kata dia.
0 Response to "Kata JK soal 7 Catatan SBY"
Posting Komentar