Selasa, 8Maret 2016 | 17:48 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, saat ditemui usai meresmikan
Monumen Perjuangan Laskar Tionghoa-Jawa Melawan VOC di Taman Budaya
Tionghoa, TMII, Jakarta Timur, Sabtu (14/11/2015).
JAKART, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan wacana pembentukan
satuan tugas lintas pemerintah dan lembaga pada tingkat kota, kabupaten
atau provinsi di seluruh Indonesia.
Satgas itu dapat menjadi sarana untuk merespons setiap fenomena yang terjadi di daerah tersebut.
"Saya sudah berdiskusi, baiknya dibentuk ada Satgas Terpadu di tingkat kota, kabupaten dan provinsi. Di situ ada pemerintah daerahnya, BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, BNPT, BNPB, Imigrasi dan bea cukai. Harus ada wadah yang mampu menciptakan sinergis yang baik," ujar Tjahjo Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2016 di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (7/3/2016).
"Saya ingin sekarang ini seperti di zaman orde baru. Ada gelas pecah saja, semuanya bisa tau. Tingkatan kota, kabupaten, provinsi, langsung koordinasi saat itu juga. Selidiki. Siapa yang bawa gelas, kenapa bisa pecah, apa efek pecahannya. Seperti itu," lanjut dia.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir Kepala Kesatuan Kebangsaan Politik pemerintah kota, kabupaten hingga provinsi se Indonesia.
Hadir pula beberapa pejabat Kepala Polres Kota dan Kabupaten serta sejumlah Komandan Distrik Militer.
Sejumlah persoalan yang dapat diurus Satgas, yakni, persoalan korupsi, penyalahgunaan narkotika, pencegahan radikalisme, bencana alam hingga persoalan pertahanan teritorial.
Menurut Tjahjo, tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan, baik sumber daya manusia atau ekonomi.
Satgas-satgas itu diharapkan mampu menjadi garda terdepan menciptakan stabilitas keamanan dan pada akhirnya pembangunan berjalan dengan baik dan merata.
"Kami sedang mempersiapkan payung hukum (pembentukan Satgas) itu. Kan sekarang ini juga ada program Jaksa masuk desa, TNI masuk desa, demikian juga Polri. Kita inginnya seluruh elemen bersinergi menjaga wilayah masing-masing," ujar Tjahjo.
Satgas itu dapat menjadi sarana untuk merespons setiap fenomena yang terjadi di daerah tersebut.
"Saya sudah berdiskusi, baiknya dibentuk ada Satgas Terpadu di tingkat kota, kabupaten dan provinsi. Di situ ada pemerintah daerahnya, BNN, TNI, Polri, Kejaksaan, BNPT, BNPB, Imigrasi dan bea cukai. Harus ada wadah yang mampu menciptakan sinergis yang baik," ujar Tjahjo Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2016 di Balroom Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (7/3/2016).
"Saya ingin sekarang ini seperti di zaman orde baru. Ada gelas pecah saja, semuanya bisa tau. Tingkatan kota, kabupaten, provinsi, langsung koordinasi saat itu juga. Selidiki. Siapa yang bawa gelas, kenapa bisa pecah, apa efek pecahannya. Seperti itu," lanjut dia.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir Kepala Kesatuan Kebangsaan Politik pemerintah kota, kabupaten hingga provinsi se Indonesia.
Hadir pula beberapa pejabat Kepala Polres Kota dan Kabupaten serta sejumlah Komandan Distrik Militer.
Sejumlah persoalan yang dapat diurus Satgas, yakni, persoalan korupsi, penyalahgunaan narkotika, pencegahan radikalisme, bencana alam hingga persoalan pertahanan teritorial.
Menurut Tjahjo, tantangan bangsa Indonesia saat ini adalah pembangunan, baik sumber daya manusia atau ekonomi.
Satgas-satgas itu diharapkan mampu menjadi garda terdepan menciptakan stabilitas keamanan dan pada akhirnya pembangunan berjalan dengan baik dan merata.
"Kami sedang mempersiapkan payung hukum (pembentukan Satgas) itu. Kan sekarang ini juga ada program Jaksa masuk desa, TNI masuk desa, demikian juga Polri. Kita inginnya seluruh elemen bersinergi menjaga wilayah masing-masing," ujar Tjahjo.
0 Response to "Mendagri Ingin Respons Fenomena di Daerah seperti Zaman Orde Baru"
Posting Komentar