Sabtu, 20 Februari 2016 | 14:19 WI
Andri Hermawan, kader Demokrat Tasikmalaya yang ikut kopi darat dengan
Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cibubur, Sabu
(20/2/2016).
JAKARTA, Andri Hermawan, seorang netizen
yang ikut acara "kopi darat" dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo
Bambang Yudhoyono, rupanya merupakan kader partai berlambang mercy itu.
Acara "kopdar" itu digelar Demokrat untuk mendengar pandangan sejumlah netizen terpilih terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut diakui sendiri oleh Andri saat menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU KPK.
"Saya kader Partai Demokrat di Kabupaten Tasikmalaya," kata Andri di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).
Andri mengatakan, ketertarikannya dengan Partai Demokrat karena dirinya aktif mengikuti Twitter SBY dan Instagram Ani Yudhoyono.
(Baca: Jokowi Disindir dalam Acara "Kopi Darat" SBY dengan "Netizen")
Dalam pandangannya, Andri secara tegas menolak revisi UU KPK. Menurut dia, draf revisi yang akan dibahas sudah terbukti melemahkan lembaga antirasuah itu.
Dia pun memuji SBY yang menginstruksikan Partai Demokrat untuk menolak revisi ini. Menurut dia, SBY adalah pemimpin yang sangat tegas menolak korupsi.
"Dulu ada kader Bapak yang tertimpa masalah hukum, tetapi tetap Pak SBY menegaskan masalah hukum harus diselesaikan secara hukum lagi," ucapnya.
(Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)
Andri kemudian menyinggung ketidaktegasan Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK. Dia curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.
Masyarakat, kata dia, akan mengapresiasi sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Padahal, sejak awal, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan empat poin pembahasan.
(Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)
"Apakah akan muncul pahlawan baru, apakah pemerintah kembali jadi pahlawan sudah menjurus ke sana," ucapnya.
Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.
Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya. (Baca: Luhut: Pimpinan KPK Tidak Bisa Menolak Revisi UU)
Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.
Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.
Fraksi Demokrat sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).
Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut. (Baca: SBY Tiba-tiba Instruksikan F-Demokrat Tolak Revisi UU KPK)
Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016). (Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)
Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.
Acara "kopdar" itu digelar Demokrat untuk mendengar pandangan sejumlah netizen terpilih terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hal tersebut diakui sendiri oleh Andri saat menyampaikan pandangannya mengenai revisi UU KPK.
"Saya kader Partai Demokrat di Kabupaten Tasikmalaya," kata Andri di Rafless Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).
Andri mengatakan, ketertarikannya dengan Partai Demokrat karena dirinya aktif mengikuti Twitter SBY dan Instagram Ani Yudhoyono.
(Baca: Jokowi Disindir dalam Acara "Kopi Darat" SBY dengan "Netizen")
Dalam pandangannya, Andri secara tegas menolak revisi UU KPK. Menurut dia, draf revisi yang akan dibahas sudah terbukti melemahkan lembaga antirasuah itu.
Dia pun memuji SBY yang menginstruksikan Partai Demokrat untuk menolak revisi ini. Menurut dia, SBY adalah pemimpin yang sangat tegas menolak korupsi.
"Dulu ada kader Bapak yang tertimpa masalah hukum, tetapi tetap Pak SBY menegaskan masalah hukum harus diselesaikan secara hukum lagi," ucapnya.
(Baca: Di Hadapan SBY, "Netizen" Juga Sindir Parpol Pendukung Jokowi soal Revisi UU KPK)
Andri kemudian menyinggung ketidaktegasan Presiden Joko Widodo soal revisi UU KPK. Dia curiga nantinya Presiden Jokowi akan menolak revisi UU KPK setelah RUU tersebut ditetapkan menjadi inisiatif DPR.
Masyarakat, kata dia, akan mengapresiasi sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Padahal, sejak awal, DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan empat poin pembahasan.
(Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)
"Apakah akan muncul pahlawan baru, apakah pemerintah kembali jadi pahlawan sudah menjurus ke sana," ucapnya.
Acara "kopdar" ini digelar setelah sebelumnya SBY meminta pendapat netizen mengenai revisi U KPK melalui akun Twitter dan Facebook-nya.
Hadir 26 netizen terpilih dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Purwokerto, Lumajang, dan Surabaya. (Baca: Luhut: Pimpinan KPK Tidak Bisa Menolak Revisi UU)
Setiap netizen diberi kesempatan satu per satu untuk menyampaikan pendapatnya. Hampir semua netizen yang hadir menolak revisi UU KPK karena dianggap melemahkan.
Mereka yang setuju dengan revisi UU KPK juga meminta agar draf yang ada saat ini diubah.
Fraksi Demokrat sebelumnya menjadi salah satu fraksi yang menyetujui revisi UU KPK dalam rapat Badan Legislasi dengan agenda penyampaian pandangan mini fraksi, Rabu (10/2/2016).
Saat itu, hanya Fraksi Gerindra yang menolak revisi UU KPK karena dianggap dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.
Namun, setelah itu, SBY menginstruksikan Demokrat untuk menolak revisi tersebut. (Baca: SBY Tiba-tiba Instruksikan F-Demokrat Tolak Revisi UU KPK)
Sidang paripurna penetapan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar pada Selasa (23/2/2016). (Baca: PDI-P Kritik Sikap SBY yang "Balik Badan" soal Revisi UU KPK)
Setidaknya, ada empat poin yang ingin dibahas dalam revisi, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP 3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.
0 Response to "Seorang "Netizen" yang "Kopdar" dengan SBY Ternyata Kader Demokrat"
Posting Komentar