Sabtu, 6 Februari 2016 | 11:19 WIB
Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menilai Presiden Joko Widodo tidak konsisten.
Penilaian itu diberikan Abdullah dengan merujuk janji kampanye Jokowi tentang pemberantasan korupsi dan keputusan politik.
"Beliau tidak konsisten," kata Abdullah, di Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).
Abdullah menuturkan, Jokowi membentuk kabinetnya tidak sesuai dengan janji kabinet ramping yang diucapkan semasa kampanye.
Proses pembentukannya juga ia anggap kental nuansa transaksional.
"Katanya ramping, ternyata kabinet gemuk. Katanya tidak transaksional, nyatanya transaksional juga," ucap Abdullah.
Terkait pemberantasan korupsi, kata Abdullah, Jokowi nampak tidak konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi saat mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada DPR.
Padahal, Abdullah meyakini Jokowi telah diperingati KPK bahwa Budi masuk dalam daftar petinggi Polri yang berpotensi tersandung masalah korupsi.
Karena itu, Abdullah meminta Jokowi membuktikan janji mendukung pemberantasan korupsi dengan menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK.
Dengan begitu, revisi UU KPK tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi pemerintah.
"Kalau Presiden menyatakan tidak setuju, tidak ikut dalam pembahasan, tidak bisa direvisi undang-undang itu," pungkasnya.
"Beliau tidak konsisten," kata Abdullah, di Jakarta Pusat, Sabtu (6/2/2016).
Abdullah menuturkan, Jokowi membentuk kabinetnya tidak sesuai dengan janji kabinet ramping yang diucapkan semasa kampanye.
Proses pembentukannya juga ia anggap kental nuansa transaksional.
"Katanya ramping, ternyata kabinet gemuk. Katanya tidak transaksional, nyatanya transaksional juga," ucap Abdullah.
Terkait pemberantasan korupsi, kata Abdullah, Jokowi nampak tidak konsisten dalam mendukung pemberantasan korupsi saat mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri kepada DPR.
Padahal, Abdullah meyakini Jokowi telah diperingati KPK bahwa Budi masuk dalam daftar petinggi Polri yang berpotensi tersandung masalah korupsi.
Karena itu, Abdullah meminta Jokowi membuktikan janji mendukung pemberantasan korupsi dengan menarik diri dari pembahasan revisi UU KPK.
Dengan begitu, revisi UU KPK tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi pemerintah.
"Kalau Presiden menyatakan tidak setuju, tidak ikut dalam pembahasan, tidak bisa direvisi undang-undang itu," pungkasnya.
0 Response to "Abdullah Hehamahua: Presiden Jokowi Tidak Konsisten"
Posting Komentar