Cerita Soal Jokowi yang "Ngotot" Alih Fungsikan Wisma Atlet Jadi Rusunawa

Senin, 8 Februari 2016

Dari kanan: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan Pj Bupati Semarang Sujarwanto Dwiatmoko, mengunting pita tanda peresmian, penyerahan dan pemanfaatan rusunawa Ungaran, Minggu (7/2/2016) siang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memperhatikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satunya ditunjukkan dengan kebijakan yang mengalihfungsikan Wisma Atlet Asian Games 2018 menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). (Baca: Menteri PUPR dan Menteri BUMN Resmikan Rusunawa Buruh di Ungaran).

"Saat ini kami tengah mengerjakan rusun di Kemayora (Jakarta) dan Jaka Baring (Palembang) untuk kepentingan Asian Games 2018. Keduanya dibangun dengan standar internasional," kata Basuki, dalam acara peresmian, penyerahan dan pemanfaatan rusunawa Ungaran, Minggu (7/2/2016) siang.

Diakuinya, pembangunan rusun tersebut menimbulkan polemik. Masih terjadi perdebatan apakah nantinya pemerintah akan membangun rusunawa atau rusunami (rumah susun sederhana milik) dari Wisma Atlet tersebut.

Sebab, rusun wisma atlet tersebut dibangun dengan fasilitas berstandar internasional. Namun, lanjut dia, Presiden Joko Widodo, bersikeras bahwa Wisma Atlet harus menjadi rusunawa setelah Asian Games 2018 berakhir.

"Apa salahnya kalau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat rusun yang lebih baik?" ujar Basuki, menirukan ucapan Jokowi.

Menurut dia, Presiden telah menginstruksikan agar MBR mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah.

"Saya kira lingkungan Rusunawa Ungaran ini agar bisa dicontoh oleh rusunawa lainya, karena di sini lingkungannya sudah sangat baik. Tidak kalah dengan apartemen saya kira," tutur Basuki.

Lebih jauh mengenai program satu juta rumah, Basuki mengakui bahwa pada tahun pertamanya, program ini belum memenuhi target.

Ia mengatakan, hingga Desember 2015, sudah terbangun 667.000 unit tempat tinggal dengan anggaran Rp 12 triliun.

Sementara itu, pada 2016 ini, anggaran untuk pembangunan rusunawa meningkat menjadi Rp 20 triliun.

Dana itu berasal dari APBN sebesar Rp 7,6 triliun, dan sisanya akan difasilitasi kredit pemilikan rumah (KPR).

Dengan adanya rencana tadi, Basuki optimistis program satu juta rumah akan tercapai.

"2015 kita punya anggaran Rp 12 triliun, dan sekarang sudah dibangun 667.000 unit. Sebelumnya hanya mampu membangun sekitar 200.000-an unit," kata Basuki.