Gedung Kejaksaan Agung RI, Jalan Hasanudin, Jakarta Selatan.
Komisi III DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung dengan
agenda pemaparan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)
2017.
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Bambang Waluyo menuturkan,
Kejaksaan membutuhkan anggaran sekitar Rp 4,63 triliun yang dibagi
menjadi tiga sektor utama dan delapan program.
"Ini akan terbagi menjadi tiga hak utama, belanja pegawai sebesar Rp 2,83 triliun, belanja operasional Rp 562 miliar dan non operasional Rp 1,24 triliun," ujar Bambang di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Adapun delapan program yang disusun Kejaksaan adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kejaksaan, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan, dan program pendidikan dan pelatihan apararur Kejaksaan.
"Untuk kegiatan di badan diklat dengan pendidikan teknis manajemen, administrasi, pendidikan terpadu, hingga revolusi mental," kata dia.
Selain itu, ada pula program penyelidikan, pengamanan, penggalangan permasalahan hukum di bidang poleksosbudhankam, dan program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum.
"Untuk 30 terpidana mati dari seluruh Indonesia sekitar 116 perkara," sambung dia.
Program lainnya adalah penanganan penyelesaian pidana khusus, HAM dan korupsi serta program penanganan perkara Tata Usaha Negara.
Sangat minim
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Hasrul Azwar menyayangkan angggaran Kejaksaan yang dari tahun ke tahun tak naik secara signifikan. Angka tersebut menurutnya terlalu minim dan menunjukkan kurangnya inovasi di instansi Kejaksaan.
Ia membandingkan dengan mitra kerja Komisi III lain, misalnya instansi Kepolisian yang RKA nya naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 67 triliun.
"Rp 4 triliun itu sama dengan anggaran Kabupaten yang berpenduduk sekitar empat atau lima juta. Sangat minim," kata Hasrul.
"Atau memang Kejaksaan Agung yang tidak berinovasi melakukan program?" sambung dia.
Adapun Anggota Komisi III dari Frakai Nasdem, Akbar Faisal berharap, ada terobosan yang dibuat pihak Kejaksaan untuk mengakali anggaran yang terbatas namun jumlah kasus semakin banyak.
"Saya minta teman-teman Komisi III, terutama yang di Banggar, untuk memperjuangkan bagaimana anggaran Kejaksaan Agung bisa ditingkatkan," ucap Akbar
"Ini akan terbagi menjadi tiga hak utama, belanja pegawai sebesar Rp 2,83 triliun, belanja operasional Rp 562 miliar dan non operasional Rp 1,24 triliun," ujar Bambang di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Adapun delapan program yang disusun Kejaksaan adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kejaksaan, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan, dan program pendidikan dan pelatihan apararur Kejaksaan.
"Untuk kegiatan di badan diklat dengan pendidikan teknis manajemen, administrasi, pendidikan terpadu, hingga revolusi mental," kata dia.
Selain itu, ada pula program penyelidikan, pengamanan, penggalangan permasalahan hukum di bidang poleksosbudhankam, dan program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum.
"Untuk 30 terpidana mati dari seluruh Indonesia sekitar 116 perkara," sambung dia.
Program lainnya adalah penanganan penyelesaian pidana khusus, HAM dan korupsi serta program penanganan perkara Tata Usaha Negara.
Sangat minim
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Hasrul Azwar menyayangkan angggaran Kejaksaan yang dari tahun ke tahun tak naik secara signifikan. Angka tersebut menurutnya terlalu minim dan menunjukkan kurangnya inovasi di instansi Kejaksaan.
Ia membandingkan dengan mitra kerja Komisi III lain, misalnya instansi Kepolisian yang RKA nya naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 67 triliun.
"Rp 4 triliun itu sama dengan anggaran Kabupaten yang berpenduduk sekitar empat atau lima juta. Sangat minim," kata Hasrul.
"Atau memang Kejaksaan Agung yang tidak berinovasi melakukan program?" sambung dia.
Adapun Anggota Komisi III dari Frakai Nasdem, Akbar Faisal berharap, ada terobosan yang dibuat pihak Kejaksaan untuk mengakali anggaran yang terbatas namun jumlah kasus semakin banyak.
"Saya minta teman-teman Komisi III, terutama yang di Banggar, untuk memperjuangkan bagaimana anggaran Kejaksaan Agung bisa ditingkatkan," ucap Akbar
0 Response to "Tahun Depan, Kejagung Minta Anggaran Rp 4,63 Triliun"
Posting Komentar