Kamis, 21 Januari 2016
DPR bakal terus mendorong terbentuknya Pansus Freeport guna menelisik berbagai isu miring yang membayangi industri tambang asal Amerika Serikat ini.
"Kami akan terus mendorong agar pimpinan parpol berpandangan sama soal Freeport. Bahwa ada masalah serius menyanggkut perpanjangan izin, kontrak karya, divestasi sampai mundurnya beberapa pejabatnya. Semua harus bisa dibongkar melalui terbentuknya pansus," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (19/1/2016), kutip inilah.com.
Menurut Fahri, dengan adanya Pansus Freeport, maka upaya untuk membongkar sengkarut masalah, semakin terbuka lebar. Semisal, seberapa besar kekayaan alam yang telah dieksploitasi, siapa saja yang terlibat, dan adakah orang Indonesia yang memiliki saham Freeport.
"Untuk tahap pertama, bisa saja pansus angket minta investigasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Misalnya laporan secara total tentang berapa yang di eksploitasi, berapa keuntungan yang didapat, siapa yang terlibat, siapa saja yang pegang sahamnya. Itu semua bisa kita investigasi," papar mantan aktivis KAMMI ini.
Masih menurut Fahri, melalui Pansus Freeport, masa depan industri tambang negeri Paman Sam ini, menjadi lebih jelas.
"Kita harus sampai pada kesepakatan nasional, bahwa tahun 2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk Freeport," pungkasnya.
DPR bakal terus mendorong terbentuknya Pansus Freeport guna menelisik berbagai isu miring yang membayangi industri tambang asal Amerika Serikat ini.
"Kami akan terus mendorong agar pimpinan parpol berpandangan sama soal Freeport. Bahwa ada masalah serius menyanggkut perpanjangan izin, kontrak karya, divestasi sampai mundurnya beberapa pejabatnya. Semua harus bisa dibongkar melalui terbentuknya pansus," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Selasa (19/1/2016), kutip inilah.com.
Menurut Fahri, dengan adanya Pansus Freeport, maka upaya untuk membongkar sengkarut masalah, semakin terbuka lebar. Semisal, seberapa besar kekayaan alam yang telah dieksploitasi, siapa saja yang terlibat, dan adakah orang Indonesia yang memiliki saham Freeport.
"Untuk tahap pertama, bisa saja pansus angket minta investigasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Misalnya laporan secara total tentang berapa yang di eksploitasi, berapa keuntungan yang didapat, siapa yang terlibat, siapa saja yang pegang sahamnya. Itu semua bisa kita investigasi," papar mantan aktivis KAMMI ini.
Masih menurut Fahri, melalui Pansus Freeport, masa depan industri tambang negeri Paman Sam ini, menjadi lebih jelas.
"Kita harus sampai pada kesepakatan nasional, bahwa tahun 2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk Freeport," pungkasnya.
0 Response to " "
Posting Komentar