Senin, 27 April 2015 | 16:49 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago.
Terkait
- Bappenas Nilai Proyek Shinkansen Realistis
- Menimbang Pentingnya "Shinkansen" Rute Jakarta-Bandung PP
- Pengamat: Shinkansen Tidak Mempunyai "Multiplier Effect" Ekonomi yang Besar
- Jalur "Shinkansen" Akan Dibangun di Atas Tol
- Investor Jepang dan China Dilarang Minta Biaya Studi Kelayakan Shinkansen ke APBN
- — Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Andrinof Chaniago masih mengkaji kemungkinan mengalokasikan dana untuk pembangunan kereta api (KA) cepat. Namun, dia mengatakan, sebenarnya pemerintah tak butuh kereta cepat.
"Pemerintah butuhnya bukan kereta cepat, melainkan angkutan massal perkotaan dan antarkota seperti kereta biasa," ujar Andrinof di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (27/4/2015).
Saat ini, investor Jepang melalui perusahaan konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi kelayakan pembangunan "shinkansen" ini.
Dalam hasil studi tersebut, seperti dikemukakan Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna, Jepang memberikan proposal penawaran 6,2 miliar dollar AS untuk melakukan pembangunan proyek "shinkansen" itu.
Menurut dia, angka 6,2 miliar dollar AS itu terdiri dari 4,3 miliar dollar AS untuk konstruksi dan sisanya untuk pengadaan kereta dan lain-lain.
Sementara itu, Tiongkok baru akan melakukan studi kelayakan. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo dan PM Tiongkok Xi Jinping. Meski masih ingin melihat kesungguhan kedua negara, pada hari yang sama, Pemerintah Indonesia menandatangani kerja sama dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Tiongkok terkait pembangunan kereta api supercepat Jakarta-Bandung. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Jokowi.
0 Response to "Bappenas: Pemerintah Butuhnya Bukan Kereta Cepat..."
Posting Komentar