Daftar rancangan undang-undang yang akan dibahas DPR 2016

18:12 WIB - Jumat , 22 Januari 2016

Ilustrasi suasana Sidang Paripurna DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2015)     

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati 40 rancangan undang-undang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Revisi Undang-undang Terorisme masuk sebagai program prioritas pembahasan DPR pasca teror di Jalan Thamrin, Kamis (14/1/2016)
Dikutip CNNIndonesia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR dan Ketua Panja Prolegnas, Firman Soebagyo menyatakan akan menggelar rapat pleno bersama pemerintah dan DPD untuk menetapkan RUU yang masuk Prolegnas, Senin depan (25/1/2016).
Dari 40 rancangan yang masuk Prolegnas 2016, 30 rancangan merupakan program legislasi tahun sebelumnya dan 10 rancangan merupakan usulan baru.
Pembahasan rancangan undang-undang dan revisi itu, 22 di antaranya merupakan inisiatif DPR, dua inisitaif DPD, 12 inisiatif Pemerintah, dan empat rancangan undang-undang inisiatif bersama.
Selama periode 2015-2019, DPR memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 161 rancangan undang-undang.
Pada masa sidang 2015, DPR menargetkan bisa menyelesaikan 37 undang-undang yang masuk prolegnas. DPR hanya membuat dua undang-undang dan menyelesaikan satu revisi hingga masa sidang 2015 berakhir.
Dua undang-undang tersebut adalah undang-undang Pilkada dan Pemda, sedangkan revisi dilakukan terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Berikut daftar RUU yang akan menjadi pembahasan selama masa sidang 2016:
1. Tabungan Perumahan Rakyat
2. Larangan Minuman Beralkohol
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya lkan dan Petambak Garam (DPR)
4. Jasa Konstruksi
5. Penyandang Disabilitas
6. Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
7. Wawasan NUsantara
8. Merek
9. Paten
10. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik
11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12. Kekarantinaan Kesehatan
13. Jaring Pengaman Sistem Keuangan
14. Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
15. Sistem Perbukuan
16. Kebudayaan
17. Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
18. Pertembakauan
19. Kewirausahaan Nasional
20. Pertanahan RUU tentang Arsitek
21. Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah
22. Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
23. Radio Televisi Republik Indonesia
24. Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah . Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati', dan Walikota menjadi Undang--Undang
25. Kitab Hukum Pemilu
26. Jabatan Hakim
27. Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan
28. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
29. Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
30. Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
31. Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
32. Kebidanan
33. Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
34. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
35. Pengampunan Pajak
36. Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korusi
37. Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
38. Perubahah Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi
39. Ekonomi Kreatif
40. Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Tweet