Minggu, 12 April 2015 | 23:42 WIB
Politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani bersama
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara kepada
wartawan di sela-sela Kongres IV PDI-P di Bali, Kamis (9/4/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Megawati Soekarnoputri,
Puan Maharani, kembali masuk dalam struktur kepengurusan DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2015-2020 meski masih
berstatus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Uniknya, setelah diumumkan masuk dalam kepengurusan, Puan langsung
dinonaktifkan lantaran masih menjabat di kabinet.
Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro menilai, penunjukan Puan tak lepas dari campur tangan sang ibu. Bisa jadi, kata Eko, Puan disiapkan Mega untuk melanjutkan trah Bung Karno yang selama ini menjadi melekat dengan PDI-P.
Trah Soekarno ini juga dijaga Megawati dengan menunjuk kakak Puan, Prananda Prabowo, yang juga masuk ke dalam kepengurusan PDI-P sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif. "Mungkin saja untuk menyeimbangkan Prananda yang masuk kepengurusan, maka Puan juga," ucap Eko di Jakarta, Minggu (12/4/2015).
Meski demikian, Eko menganggap penunjukan Puan terlalu dipaksakan, apalagi Puan langsung dinonaktifkan. Sebab, Presiden Jokowi sudah menetapkan aturan seluruh menteri harus melepas jabatan partainya. Seluruh menteri termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden asal PDI-P pun sudah melepaskan posisinya di partai, kecuali Puan.
"Bagi saya ini sikap yang mendua, tidak konsisten dan tidak totalitas. Kalau kesepakatannya tidak boleh berpartai, ya keluar tidak menjabat dan fokus urus rakyat. Buat apa masuk pengurus, lalu langsung dinonaktifkan?" ucap dia.
Menurut Eko, posisi Puan yang terkesan "istimewa" itu lambat laun akan menimbulkan pergunjingan di kalangan internal partai. Perdebatan internal itu, lanjut dia, akan menjadi tidak produktif bagi PDI-P ke depannya.
"Boleh saja siapkan generasi selanjutnya karena Puan kader yang digadang-gadang Bu Mega untuk bisa memimpin partai. Tapi memang menurut saya caranya terlalu dipaksanakan masuk ke struktur. Saya kira akan lebih gagah apabila Mega sebut Puan mampu tapi PDI-P merelakan dia bekerja menyelesaikan tugasnya sebagai menteri dulu," ucap Eko.
Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro menilai, penunjukan Puan tak lepas dari campur tangan sang ibu. Bisa jadi, kata Eko, Puan disiapkan Mega untuk melanjutkan trah Bung Karno yang selama ini menjadi melekat dengan PDI-P.
Trah Soekarno ini juga dijaga Megawati dengan menunjuk kakak Puan, Prananda Prabowo, yang juga masuk ke dalam kepengurusan PDI-P sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif. "Mungkin saja untuk menyeimbangkan Prananda yang masuk kepengurusan, maka Puan juga," ucap Eko di Jakarta, Minggu (12/4/2015).
Meski demikian, Eko menganggap penunjukan Puan terlalu dipaksakan, apalagi Puan langsung dinonaktifkan. Sebab, Presiden Jokowi sudah menetapkan aturan seluruh menteri harus melepas jabatan partainya. Seluruh menteri termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden asal PDI-P pun sudah melepaskan posisinya di partai, kecuali Puan.
"Bagi saya ini sikap yang mendua, tidak konsisten dan tidak totalitas. Kalau kesepakatannya tidak boleh berpartai, ya keluar tidak menjabat dan fokus urus rakyat. Buat apa masuk pengurus, lalu langsung dinonaktifkan?" ucap dia.
Menurut Eko, posisi Puan yang terkesan "istimewa" itu lambat laun akan menimbulkan pergunjingan di kalangan internal partai. Perdebatan internal itu, lanjut dia, akan menjadi tidak produktif bagi PDI-P ke depannya.
"Boleh saja siapkan generasi selanjutnya karena Puan kader yang digadang-gadang Bu Mega untuk bisa memimpin partai. Tapi memang menurut saya caranya terlalu dipaksanakan masuk ke struktur. Saya kira akan lebih gagah apabila Mega sebut Puan mampu tapi PDI-P merelakan dia bekerja menyelesaikan tugasnya sebagai menteri dulu," ucap Eko.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
| Penulis | : Sabrina Asril |
| Editor | : Bayu Galih |
0 Response to ""Megawati Terlalu Paksakan Puan Jadi Pengurus PDI-P""
Posting Komentar