Saat Kampanye Pilpres, Diatas Materai Rp6000 Jokowi Teken Janji Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Rabu, 10 Februari 2016

Ribuan guru honorer se-Indonesia mendatangi Istana Negara, Jakarta, hari ini, Rabu (10/2/2016). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan janji pengangkatan status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Aksi juga berlangsung bersamaan di setiap daerah di Indonesia.

Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014.

Janji Jokowi itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatangani Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 diatas materai Rp6000.

Janji Jokowi tersebut dipertegas oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi. Yuddi menyebutkan, pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

Janji Jokowi yang tertuang dalam piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara merupakan usulan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

"Aku yang buat piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatangani oleh Jokowi di atas materai Rp6000," kata Rieke kepada Rimanews, Jakarta, Selasa (09/02/2016).

Berikut isi piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara:

1. Mewujudkan Trilayak bagi tenaga pengajar dan pendidik, memberikan kepastian perlindungan hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi mereka yang sejalan pemenuhan hak rakyat atas pendidikan

2. Bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik memastikan upah yang layak (bukan sekedar tunjangan), apapun status kerjanya, minimal sesuai dengan Upah Minimun Kota/Kabupaten. Pemerintah RI wajib memberikan jaminan peningkatan dan kemampuan mereka, termasuk sertifikasi yang tidak boleh komersial, diberikannya jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anak mereka, memberikan jaminan sosial (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua) bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya.

3. Melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan agar terwujud sistem perekrutan CPNS bagi tenaga tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan, transparan dan tanpa pungutan apapun. Karenanya, dalam perekrutan tersebut wajib diprioritaskan bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya yang telah mengabdikan diri tiga tahun keatas.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya, yang sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Namun saya menyadari semua komitmen yang saya sampaikan, tak mungkin bisa dijalankan, jika kita tidak memenangkan Pilpres 9 Juli 2014," kata Jokowi dalam piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara tersebut.

*Sumber: rimanews