Ahok: Jakarta Ini Gendengnya Luar Biasa, sampai Bikin Pak Jokowi Marah

Minggu, 12 April 2015 | 14:06 WIB

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza (kiri ke kanan) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat seusai penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015).

Terkait

Ahok Lawan Bandit Anggaran, Sebagian Masyarakat Malah Melihatnya Arogan
Ahok: Jakarta Ini Gendengnya Luar Biasa, sampai Bikin Pak Jokowi Marah
Alasan Kemendagri Setuju APBD DKI 2015 Rp 69,28 Triliun
Kerap Disindir Saat Musrenbang, Wakil Ketua DPRD Sebut Ahok Sindir Diri Sendiri
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku, segala bentuk permainan uang di Pemprov DKI sudah terjadi sejak lama. Dia mengaku baru berani mengungkap permainan yang dilakukan oknum DPRD DKI dan Pemprov DKI seusai Joko Widodo, yang dulu menjabat Gubernur DKI, kini menjadi Presiden RI.

"Jakarta ini gendengnya luar biasa, sampai bikin Pak Jokowi marah. Ya tetapi marahnya juga masih marah halus. Pas kami dulu ngomong berdua, saya bilang 'langsung sikat, Pak', Pak Jokowi bilang 'jangan dulu, tunggu saya jadi presiden dulu'," kata Basuki dalam diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (12/4/2015).

Ketika menjadi Presiden, Jokowi berjanji akan memilih menteri dalam negeri (mendagri), menteri sekretaris negara (mensesneg), sekretaris kabinet (seskab), kepala Polri, dan jaksa agung yang mau bekerja sama melawan oknum pemain APBD DKI. Ia bersyukur, kini dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan UPS telah ditangani Bareskrim. Ia berharap, semua pihak yang terjerat kasus itu bisa ditangkap dan dikenakan sanksi seberat-beratnya.

"Dari tahun 2012, jumlah pokir (pokok pikiran) itu sampai Rp 40 triliun. Mereka (DPRD) crop (pangkas) anggaran lain, hilang setengah, dan diganti buat pengadaan jeruk, langsat, duku, salak, yang sama sekali sebelumnya enggak kami pesan. Sudah berapa triliun diboroskan mereka bertahun-tahun ini. Ini sudah keterlaluan," kata Basuki.

"Bagaimana mau pembangunan kalau anggaran penguatan sheetpile yang bolong-bolong 300 meter enggak selesai-selesai, di-crop buat UPS? Saya protes, sekarang malah dibilang kurang komunikasi sama DPRD (terkait kekisruhan APBD)," kata Basuki.

Ke depannya, DKI semakin meningkatkan transparansi anggaran. Basuki memasukkan seluruh usulan program dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ke sistem E-musrenbang. Selain itu, semua proses lelang elektronik hingga satuan ketiga dan rincian harga akan dicantumkan di laman Jakarta Smart City.

"Dulu, katanya, DKI terapkan e-procurement lelang elektronik, bohong semua, orang-orang enggak bisa buka (sistem itu). Sekarang kami buka semua sistemnya dan kami harapkan transparansi karena akar segala masalah negara kita adalah korupsi," kata Basuki.