Lho, Kok Proyek Kereta Cepat Libas Objek Vital untuk Pertahanan Nasional?

Foto/ilustrasi: The Independent

menjadi sorotan. Bukan hanya lantaran analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dianggap bermasalah atau nilainya yang mencapai lebih dari USD 5,5 miliar itu, tapi juga karena proyek keroyokan Indonesia-Tiongkok itu menabrak instalasi penting militer.

Menurut anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, TB Hasanuddin, proyek pembangunan kereta cepat itu akan menggusur komplek strategis di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah. Bekas sekretaris militer kepresidenan itu menjelaskan, TNI AU melalui Kementerian Pertahanan telah menyerahkan lahan seluas 49 hektare bagian dari Lanud Halim PK untuk kepentingan stasiun kereta cepat.

Namun, Hasanuddin menganggapnya terlalu berlebihan. “Karena lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya delapan hektare saja, sedangkan yang 41 hektare akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mall,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/1) .

Pensiunan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu menegaskan, Lanud Halim PK merupakan fasilitas strategis bagi TNI AU dan objek vital bagi sistem pertahanan Jakarta sebagai ibu kota negara. Sebab, di dalamnya ada pangkalan untuk skuadron tempur serta skuadron angkut berat dan VVIP, termasuk pesawat kepresidenan.

“Skuadron tempur dan juga skuadron angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD , TNI AL atau pun komponen-komponen pertahanan lainnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, di Lanud Halim PK juga ada markas Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Di kompleks Lanud Halim PK juga terdapat perumahan prajurit yang sewaktu-waktu bisa digerakan secara cepat.