Selasa, 16 Februari 2016 | 19:35 WIB
Suasana di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, Jakarta Utara,
Kamis (11/2/2016) dini hari. Rata-rata kafe di Kalijodo menjajakan
minuman bir dan perempuan pekerja seks komersial.
JAKARTA, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penertiban kawasan Kalijodo
dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal itu menyusul kekhawatiran
adanya bentrokan bila kawasan yang terkenal dengan prostitusi dan
perjudiannya itu ditertibkan.
"Jalankan hukum dengan baik, dengan tertib. Tidak ada soal dengan siapa-siapa (orang) tapi pemerintah harus jalankan hukum dengan baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Menurut Kalla, urusan Kalijodo bukan persolan individu, apalagi urusan Abdul Azis atau Daeng Azis. Wapres yakin apa yang dilakukan Daeng Aziz bukan upaya melindungi Kalijodo.
(Baca: Daeng Azis: 150 Persen Saya Setuju Prostitusi Kalijodo Dihapus, tetapi...)
"Saya kira tidak melindungi, dia hanya berharap ada sosialiasi, ada waktu (untuk masyarakat). Tentu masyarakat punya aspirasi," kata Kalla.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia siap menjadi mediator antara warga Kalijodo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penggusuran warga Kalijodo. Penggusuran diharapkan tidak menimbulkan kekerasan dan tidak merugikan salah satu pihak.
(Baca: Razman: Dua Warga Kena Stroke Saat Surat Penataan Kalijodo Ditempel)
Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, menuturkan, rencana relokasi warga Kalijodo harus diselesaikan tanpa kekerasan. Selain itu, penggusuran harus memperhatikan kehidupan warga setelah relokasi.
Ia mengharapkan pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak terkait rencana penggusuran tersebut.
"Jalankan hukum dengan baik, dengan tertib. Tidak ada soal dengan siapa-siapa (orang) tapi pemerintah harus jalankan hukum dengan baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Menurut Kalla, urusan Kalijodo bukan persolan individu, apalagi urusan Abdul Azis atau Daeng Azis. Wapres yakin apa yang dilakukan Daeng Aziz bukan upaya melindungi Kalijodo.
(Baca: Daeng Azis: 150 Persen Saya Setuju Prostitusi Kalijodo Dihapus, tetapi...)
"Saya kira tidak melindungi, dia hanya berharap ada sosialiasi, ada waktu (untuk masyarakat). Tentu masyarakat punya aspirasi," kata Kalla.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia siap menjadi mediator antara warga Kalijodo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait rencana penggusuran warga Kalijodo. Penggusuran diharapkan tidak menimbulkan kekerasan dan tidak merugikan salah satu pihak.
(Baca: Razman: Dua Warga Kena Stroke Saat Surat Penataan Kalijodo Ditempel)
Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, menuturkan, rencana relokasi warga Kalijodo harus diselesaikan tanpa kekerasan. Selain itu, penggusuran harus memperhatikan kehidupan warga setelah relokasi.
Ia mengharapkan pemerintah tidak mengambil keputusan sepihak terkait rencana penggusuran tersebut.
0 Response to "Tak Peduli Ada Tokoh Lokal, Wapres Dukung Penertiban Kawasan Kalijodo"
Posting Komentar