Kamis, 11 Februari 2016 / 12:21 WIB
JAKARTA. Sinergi antar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah direncanakan dan dibuat peta jalannya (roadmap)
masih perlu dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini
diperlukan sebagai upaya pengawasan terhadap langkah strategis yang
dilakukan oleh Menteri BUMN.
Anggota Komisi VI DPR Refrizal mengatakan, Komisi VI DPR telah menerima roadmap konsolidasi BUMN dari pemerintah. Tapi, DPR perlu mendalami isi roadmap yang dimaksud.
"Kami sebagai mitra pemerintah memiliki hak untuk menggali lebih rinci atas rencana yang akan dilakukan BUMN, meskipun dalam aturan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin DPR," katanya, Rabu (10/2).
Oleh karena itu, Refrizal meminta agar Komisi VI DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri BUMN Rini Soemarno guna membahas rencana sinergi BUMN. Dalam rapat kerja itu, nantinya bisa dikeluarkan rekomendasi kepada Menteri BUMN tentang dampak positif dan negatif seputar sinergi BUMN.
Secara prinsip, Refrizal mendukung rencana sinergi BUMN sehingga akan terbentuk holding besar dari setiap kluster usaha. Dengan penggabungan ini, kata dia, perusahaan jadi semakin kuat sehingga dapat bersaing dengan swasta dari dalam negeri maupun swasta asing.
Sekadar informasi, Kementerian BUMN akan mengkonsolidasi BUMN lewat pembentukan holding BUMN di tiap sektor industri. Di sektor konstruksi dan infrastruktur, contohnya, pada 2019 pemerintah akan membentuk lima holding BUMN Champion yang mengkonsolidasikan lima BUMN karya. Kelima BUMN itu adalah PT PP, Wijaya Karya, Jasamarga, Hutama Karya, dan Perumnas.
Pengamat Ekonomi LIPI Latief Adam menilai sinergi BUMN akan memperkuat dari sisi korporasi. "Sehingga bila dihadapkan dengan proyek raksasa akan lebih mudah," katanya. Maklum, kini BUMN cenderung jalan sendiri-sendiri. Sehingga antar sektor tak saling terkoneksi.
Anggota Komisi VI DPR Refrizal mengatakan, Komisi VI DPR telah menerima roadmap konsolidasi BUMN dari pemerintah. Tapi, DPR perlu mendalami isi roadmap yang dimaksud.
"Kami sebagai mitra pemerintah memiliki hak untuk menggali lebih rinci atas rencana yang akan dilakukan BUMN, meskipun dalam aturan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan izin DPR," katanya, Rabu (10/2).
Oleh karena itu, Refrizal meminta agar Komisi VI DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri BUMN Rini Soemarno guna membahas rencana sinergi BUMN. Dalam rapat kerja itu, nantinya bisa dikeluarkan rekomendasi kepada Menteri BUMN tentang dampak positif dan negatif seputar sinergi BUMN.
Secara prinsip, Refrizal mendukung rencana sinergi BUMN sehingga akan terbentuk holding besar dari setiap kluster usaha. Dengan penggabungan ini, kata dia, perusahaan jadi semakin kuat sehingga dapat bersaing dengan swasta dari dalam negeri maupun swasta asing.
Sekadar informasi, Kementerian BUMN akan mengkonsolidasi BUMN lewat pembentukan holding BUMN di tiap sektor industri. Di sektor konstruksi dan infrastruktur, contohnya, pada 2019 pemerintah akan membentuk lima holding BUMN Champion yang mengkonsolidasikan lima BUMN karya. Kelima BUMN itu adalah PT PP, Wijaya Karya, Jasamarga, Hutama Karya, dan Perumnas.
Pengamat Ekonomi LIPI Latief Adam menilai sinergi BUMN akan memperkuat dari sisi korporasi. "Sehingga bila dihadapkan dengan proyek raksasa akan lebih mudah," katanya. Maklum, kini BUMN cenderung jalan sendiri-sendiri. Sehingga antar sektor tak saling terkoneksi.
0 Response to "Komisi VI DPR minta ikut membahas Holding BUMN"
Posting Komentar