Minggu, 21 Februari 2016 | 08:03
JAKARTA, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, kebijakan pembongkaran kawasan Kalijodo merupakan kebijakan spontan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Hanya karena kecelakaan yang melibatkan pengendara mobil Toyota Fortuner dan menewaskan empat orang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung memutuskan untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Pengemudi mobil Fortuner itu sebelumnya diketahui minum minuman keras di Kalijodo.
"Ini program spontan, program bangun tidur. Ahok (Basuki) baca koran, ada mobil nabrak, langsung (Kalijodo mau ditertibkan)," kata Taufik kepada wartawan, Minggu (21/2/2016).
Taufik mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terlebih dahulu untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Jika untuk program pemberantasan prostitusi, kata Taufik, Ahok harus meniru langkah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
"Kalau (PSK) alih profesi, banyak yang balik lagi (jadi PSK). Kalau untuk memberantas prostitusi, berarti semua kawasan marak prostitusi, seperti Hotel Alexis, juga harus dibubarkan," kata Taufik.
Sementara itu, jika penertiban Kalijodo ditujukan untuk penghijauan, Pemprov DKI Jakarta harus menginventarisasi data penduduk di sana terlebih dahulu.
Jika warga memiliki kelengkapan sertifikat lahan, maka DKI harus membebaskan lahan warga tersebut. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak asal membongkar bangunan di Kalijodo.
"Saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Semoga setelah kejadian di Kampung Pulo, tidak ada lagi penertiban dengan kekerasan," kata Taufik.
Hanya karena kecelakaan yang melibatkan pengendara mobil Toyota Fortuner dan menewaskan empat orang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung memutuskan untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Pengemudi mobil Fortuner itu sebelumnya diketahui minum minuman keras di Kalijodo.
"Ini program spontan, program bangun tidur. Ahok (Basuki) baca koran, ada mobil nabrak, langsung (Kalijodo mau ditertibkan)," kata Taufik kepada wartawan, Minggu (21/2/2016).
Taufik mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terlebih dahulu untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Jika untuk program pemberantasan prostitusi, kata Taufik, Ahok harus meniru langkah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.
"Kalau (PSK) alih profesi, banyak yang balik lagi (jadi PSK). Kalau untuk memberantas prostitusi, berarti semua kawasan marak prostitusi, seperti Hotel Alexis, juga harus dibubarkan," kata Taufik.
Sementara itu, jika penertiban Kalijodo ditujukan untuk penghijauan, Pemprov DKI Jakarta harus menginventarisasi data penduduk di sana terlebih dahulu.
Jika warga memiliki kelengkapan sertifikat lahan, maka DKI harus membebaskan lahan warga tersebut. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak asal membongkar bangunan di Kalijodo.
"Saya kira tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog. Semoga setelah kejadian di Kampung Pulo, tidak ada lagi penertiban dengan kekerasan," kata Taufik.
0 Response to "Taufik: Pembongkaran Kalijodo Program Bangun Tidurnya Ahok"
Posting Komentar