Fahri Hamzah: Saya Minta Jokowi Insaf

Kamis, 04 Februari 2016 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sama sekali tidak mencerminkan janji saat Pilpres dimana Joko Widodo ingin membangun kawasan Indonesia timur. 

"Indonesia timur agak terluka dengan proyek kereta cepat ini. Ada penyimpangan substantif dari cita-cita kesejahteraan sejak awal," kata Fahri saat menjadi keynote speech dalam diskusi publik, Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016), lansir Kompas.

"Saya meminta Jokowi agar insaf dan kembali ke cita-citanya," ujar Fahri.


Menurut Fahri, daerah di kawasan Indonesia timur saat ini masih sangat minim infrastruktur. Masih banyak jalan yang rusak, sungai yang tidak memiliki jembatan, dan sarana transportasi umum yang minim.

Sementara itu, Jakarta-Bandung, kata dia, sudah memiliki infrastruktur yang baik. Sarana transportasinya juga lengkap, mulai bus dan travel yang bisa melalui jalan tol, kereta api biasa, hingga pesawat terbang.

"Kalau mau membangun transportasi kereta api, fokuslah ke proyek kereta api di Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Fahri membantah jika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini adalah murni bisnis. Sebab, proyek ini akan dibangun dengan melibatkan badan usaha milik negara.

"Terlebih dalam APBN 2015 terdapat penyertaan modal negara dalam BUMN yang nilainya lebih dari Rp 60 Triliun. Jumlah ini secara kasatmata adalah berasal dari APBN, dari pajak rakyat, dan mengandung amanah rakyat," ucapnya.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek gabungan BUMN Indonesia dan China. BUMN Indonesia diwakili konsorsium BUMN, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang terdiri dari 4 BUMN PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga, sedangkan China diwakili China Railway International (CRI).

Kedua perusahaan membentuk perusahaan patungan, yakni PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Lantaran pemerintah tidak mengizinkan sepeser pun dana APBN untuk membiayai proyek tersebut, pendanaan pembangunannya dibiayai oleh PT KCIC sebesar 25 persen dan 75 persen sisanya berasal dari utang luar negeri. (Baca: "AKAL-AKALAN INVESTASI KERETA CEPAT GUNAKAN BUMN")

Proyek KA cepat ditaksir menelan dana 5,5 miliar dollar AS atau Rp 76,4 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Pembangunannya ditargetkan rampung pada akhir 2018 dan bisa dioperasikan pada 2019 mendatang.

Tweet