Neraca Masih Seimbang, Fahmi Bantah BPJS Kesehatan ‘Collapse’

Foto : setkab.go.id.

Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, membantah anggapan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab yang menilai lembaga yang dipimpinnya sedang kesulitan atau ‘collapse‘.

“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan,” kata Fahmi dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3) sore.

Fahmi Idris menegaskan, bahwa balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran BPJS Kesehatan itu balance, tidak ada masalah.

Menurut Dirut BPJD Kesehatan itu, pemasukan ada dua, iuran dan sumber dana lainnya. “Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran pada dasarnya hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih “underpricing” dari iuran yang diharapkan,” jelasnya.

Namun Fahmi mengingat,tentu pengalaman BPJS sejak Askes 48 tahun sudah mengkalkulasi agar program ini tetap berjalan tentu ada sumber pemasukan lain.

Ia menyebutkan, dalam hal ini pilihannya tiga. Pertama apakah manfaatnya dikurangi. “Tentu kita tidak akan mengambil pilihan itu karena akan terjadi social cost yang besar. Masa orang cuci darah kemudian mulai besok dikurangi. Itu tidak kita pilih,” ujarnya.

Pilihan kedua, apakah menaikkan iuran sehingga match dengan pengeluaran. “Bapak Presiden menyampaikan, itu nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.

Untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut. “Jadi clear. Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS kolaps itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” pungkas Fahmi.